Jelang Pemilukada, Tiga Mata Anggaran Rawan Diselewengkan

Minggu, 08 Juli 2012 01:25 WIB
Jelang Pemilukada, Tiga Mata Anggaran Rawan Diselewengkan ilustrasi

ilustrasi

TULUNGAGUNG – Menjelang pelaksanaan pemilukada, elemen masyarakat di Tulungagung diminta mempelototi penggunaan alokasi anggaran APBD. Sebab, sejumlah mata anggaran rawan diselewengkan penguasa.

Pengamat politik Muhammad Kirom, MSi mengatakan, tiga mata anggaran yang rawan diselewengkan adalah alokasi dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Pada APBD Tulungagung 2012, dana hibah senilai Rp. Rp. 30,5 miliar, bantuan sosial Rp. 12 miliar, serta bantuan keuangan sebesar Rp. 46,5 miliar. Tiga alokasi anggaran itu tersebar di seluruh SKPD di Pemkab.

“Nilai keseluruhannya, hampir Rp. 100 miliar. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk 100 ribu guru ngaji di Tulungagung hanya Rp. 1 miliar,” kata Kirom, dalam pelatihan penguatan Kapasitas Jurnalis untuk Mewujudkan Transparansi Anggaran yang digelar AJI Kediri di Kafe Barata Tulungagung, Sabtu (07/07).

Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung ini mengatakan, peruntukan tiga alokasi anggaran itu sudah jelas. Namun, eksekutif justru mensiasati alokasi anggaran untuk kepentingan politik penguasa. Dalam pengalokasian anggaran, eksekutif terlebih dulu memanggil pentolan partai politik besar.

“Tergantung kepentingan politik pemerintah condong ke mana. Maka, aturan akan disiasati. Dana akan disalurkan ke parpol mana,” paparnya.

Karena itu, lulusan Magister Universitas Merdeka Malang ini menilai, prinsip keadilan sulit tercapai. “Kecuali, ada kontrol yang ketat dari NGO dan media massa,” ungkapnya.

Kirom menilai, jargon APBD pro rakyat sudah membohongi publik. Selama ini, sebelum proses pembahasan APBD, mulai musrenbang di tingkat bawah, hingga proses finalisasi di tingkat DPRD sama sekali tak transparan. “Sehingga, APBD pro pejabat,” katan politisi PKB ini.

Karena itu, Kirom mengaku tidak percaya lagi pada kekuatan trias politica. Dia meminta media dan LSM untuk mengontrol pembahasan APBD, mulai pengajuan anggaran musrenbang di tingkat bawah hingga pembahasan RAPBD.

“Seharusnya, jurnalis juga memiliki dokumen seluruhnya mulai tingkat bawah. Kemudian, juga mensosialisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, M Fattah Masrun, seorang aktivis LSM juga menyoroti pola gerakan progresif yang dilakukan LSM di Tulungagung. Fattah menilai, adanya kebuntuan gerakan LSM di Tulungagung yang tak berdaya melawan hegemoni penguasa.

Sehingga, belakangan dia memunculkan teori sinergi yang mengupayakan perubahan sistem dengan masuk dalam sistem itu sendiri. “Yang terpenting adalah konsistensi gerakan itu sendiri,” kata pria yang juga anggota KPUD Tulungagung ini. (*)



Related