Verifikasi Administrasi, KPU Klarifikasi Pengurus Partai Pusat

Selasa, 28 Mei 2013 17:43 WIB
Verifikasi Administrasi, KPU Klarifikasi Pengurus Partai Pusat dok. portalsatu.com

Kediri – Tidak ingin kecolongan dalam proses verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) maupun dukungan terhadap calon walikota dan wakil walikota Kediri pereode 2014-2019, KPU Kota Kediri melakukan klarifikasi hingga tingkat pusat. KPU khawatir terjadi dukungan ganda yang nantinya menjadi persoalan pelik.

” Mulai kemarin, kami berada di Jakarta. KPU tengah melakukan klarifikasi dengan dewan pengurus pusat partai politik. Kita cocokan susunan pengurus partai yang ada di Kota Kediri. Sudah benarkah susunannya dan Surat Keputusan (SK) nya, baik di DPP maupun di tingkat DPW (Dewan Pimpinan Wilayah),” ujar Anggota Komisioner KPU Kota Kediri Samanhudi, Selasa (28/5/2013)

Hari pertama klarifikasi, kata Samanhudi, dirinya telah mendatangi kantor DPP Partai Gerindra dan DPP PDI Perjuangan. Dari dua parpol tersebut, kata mantan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pesantren itu, tidak ada masalah. Susunan pengurus maupun SK serta berkas-berkas lain di Kota Kediri sudah sesuai.

” Keinginan kami bisa segera selesai. Tetapi, masing-masing pengurus DPP hanya bisa melayani setelah pukul 11.00 WIB. Sehingga, baru dua partai politik yang bisa kita klarifikasi. Dari dua partai tersebut, belum kita temukan adanya persoalan,” kata pria berlatar belakang hukum itu.

KPU Kota Kediri mengirimkan dua delegasi anggota komisioner untuk klarifikasi pada pereode pertama. Mereka, Saman Hudi dan Zaenal Arifin. Masing-masing dikuti oleh dua orang pegawai kesekretariatan. Selain itu, mereka memiliki tanggung jawab melakukan klarifikasi terhadap 6-7 partai setiap orangnya.

” Saya mendapat jatah tujuh partai. Sedangkan pak Zaenal enam partai. Saya dikuti oleh pak Kasubbag Hukum Cahyo, dan seorang staff. Sedangkan pak Zaenal dikuti oleh pak Yudiono, selaku Kasubbag Teknis dan staffnya,” terus Saman Hudi.

Pada pereode selanjutnya, KPU akan mendelegasikan dua anggota komisioner lainnya. Masing-masing delegasi mendapat jatah 6-7 partai politik. Sementara hasil klarifikasi, nantinya akan dirapatkan bersama (pleno). Sedangkan apabila ada kekurangan, akan diberikan kepada masing-masing pengurus partai politik maupun tim kampanye pasangan calon.(hen)



Related